Blogs

Keterlambatan pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau tunjangan sertifikasi merupakan masalah klasik yang berulang hampir di setiap triwulan. Jika ditarik benang merahnya, keterlambatan ini bukan murni kesalahan satu pihak, melainkan akibat rantai birokrasi yang panjang dari tingkat Pusat, Pemda, hingga validasi di tingkat sekolah. Secara umum, proses pencairan TPG melewati tiga titik kritis. Berikut adalah…

Secara hukum, PGRI tidak memiliki kewenangan untuk membuat regulasi yang mengikat (seperti Peraturan Menteri atau Undang-Undang) terkait batas minimal gaji guru swasta. PGRI berstatus sebagai organisasi profesi dan serikat pekerja, bukan lembaga negara, eksekutif, maupun legislatif. Kewenangan untuk menetapkan regulasi upah minimum berada penuh di tangan Pemerintah (Kementerian Ketenagakerjaan, Kemendikbudristek, dan Pemerintah Daerah) serta DPR….

Ketika hak-hak normatif guru kelas dikebiri—mulai dari penundaan tunjangan profesi, pemotongan sepihak dana insentif, hingga ketidakjelasan status kepegawaian—aksi industrial (seperti mogok mengajar atau demonstrasi damai) adalah draf instrumen hukum yang sah bagi serikat pekerja untuk mengekspresikan draf protes konfrontatif. Namun, alih-alih membuka ruang draf dialog diplomatik yang sehat, birokrasi Dinas Pendidikan sering kali mengambil draf…

Fenomena “Loyalitas Berbasis Atribut” merupakan salah satu anomali dalam dunia pendidikan kita yang sering kali luput dari kritik tajam. Di banyak daerah, profesionalisme dan loyalitas seorang guru tidak diukur dari seberapa transformatif mereka di dalam kelas, melainkan dari seberapa patuh mereka mengenakan seragam organisasi, memiliki kartu anggota, hingga membeli berbagai atribut “wajib” yang sering kali…

Program Guru Penggerak adalah mercusuar dari kebijakan Merdeka Belajar. Secara filosofis, program ini bertujuan menciptakan pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid. Namun, di lapangan, muncul kritik tajam bahwa para guru terpilih ini justru terjebak dalam pusaran beban kerja yang luar biasa, sehingga muncul pertanyaan: apakah mereka subjek perubahan atau sekadar instrumen birokrasi? Berikut adalah analisis…

PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) bukan sekadar organisasi profesi, melainkan manifestasi jati diri dan simbol kebersamaan bagi jutaan pendidik di seluruh penjuru tanah air. Di tahun 2026, simbolisme ini menjadi semakin krusial sebagai jangkar stabilitas di tengah disrupsi teknologi $AI$ dan dinamika status kepegawaian yang kompleks. Sebagai wadah tunggal, PGRI menyatukan keberagaman latar belakang menjadi…