Program Guru Penggerak adalah mercusuar dari kebijakan Merdeka Belajar. Secara filosofis, program ini bertujuan menciptakan pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid. Namun, di lapangan, muncul kritik tajam bahwa para guru terpilih ini justru terjebak dalam pusaran beban kerja yang luar biasa, sehingga muncul pertanyaan: apakah mereka subjek perubahan atau sekadar instrumen birokrasi?

Berikut adalah analisis kritis mengenai dinamika Program Guru Penggerak:

1. Janji Perubahan: Agen Transformasi atau “Pasukan Khusus”?

Secara konseptual, Guru Penggerak dibekali kemampuan untuk melakukan refleksi, kolaborasi, dan inovasi.

• Pemutus Kebuntuan: Guru Penggerak diharapkan mampu mendobrak kekakuan birokrasi di sekolah masing-masing dan menularkan metode ajar yang kreatif kepada rekan sejawat.

• Kaderisasi Kepemimpinan: Program ini menjadi jalur “tol” untuk menjadi Kepala Sekolah dan Pengawas. Ini adalah upaya pemerintah untuk memastikan posisi strategis diisi oleh orang-orang yang memiliki visi pendidikan modern.

2. Realitas di Lapangan: Jebakan “Buruh Proyek”

Kritik mengenai eksploitasi muncul karena adanya ketimpangan antara tugas tambahan dan waktu yang tersedia.

• Beban Administrasi dan Platform: Guru Penggerak sering kali dibebani tugas pengisian laporan, dokumentasi aksi nyata di Platform Merdeka Mengajar (PMM), hingga mengikuti berbagai lokakarya yang menyita waktu mengajar di kelas.

• “Tugas Titipan” Dinas: Karena dianggap paling “cakap” dan paham teknologi, Guru Penggerak sering kali dijadikan tumpuan oleh Dinas Pendidikan atau Kepala Sekolah untuk mengerjakan proyek-proyek administratif yang tidak relevan dengan esensi pedagogi.

• Fragmentasi Fokus: Fokus utama guru adalah murid. Namun, dengan banyaknya tagihan tugas dari program ini, muncul kekhawatiran bahwa siswa mereka sendiri justru kehilangan waktu berinteraksi dengan gurunya.

Perbandingan: Guru sebagai Pendidik vs. Guru sebagai Pelaksana Proyek

3. Risiko Sosial: Elitisme dan Kecemburuan Antarguru

Program ini secara tidak sengaja menciptakan kasta baru di lingkungan sekolah.

1. Eksklusivitas: Label “Guru Penggerak” terkadang membuat jarak dengan guru lain yang tidak ikut program. Muncul stigma bahwa ada “anak emas” kementerian di sekolah.

2. Ketimpangan Beban Kerja: Guru yang bukan Penggerak sering kali harus menggantikan jam mengajar rekan mereka yang sedang mengikuti kegiatan luar sekolah, tanpa mendapatkan insentif atau pengakuan yang sama.

4. Apakah Ini Bentuk Eksploitasi Intelektual?

Beberapa pengamat berpendapat bahwa pemerintah sedang melakukan outsourcing gagasan. Guru Penggerak diminta menghasilkan konten, praktik baik, dan modul secara masif untuk mengisi ekosistem digital kementerian. Dalam satu sisi, ini bagus untuk kolaborasi, namun di sisi lain, ini bisa dipandang sebagai pemanfaatan tenaga guru demi menyukseskan KPI (Key Performance Indicator) kementerian dengan biaya yang relatif murah.

5. Kesimpulan: Mengembalikan Fokus pada Murid

Program Guru Penggerak akan benar-benar “menggerakkan” jika kementerian mampu mengurangi beban administratif dan memberikan ruang bagi mereka untuk benar-benar mengajar. Jangan sampai guru-guru terbaik kita justru ditarik keluar dari kelas hanya untuk mengisi tumpukan data digital dan laporan formalitas.

Kualitas pendidikan tidak diukur dari berapa banyak guru yang menyandang gelar “Penggerak”, melainkan dari seberapa besar perubahan yang dirasakan siswa di bangku kelas mereka.

Menurut Anda, apakah pemberian hak istimewa (seperti prioritas menjadi Kepala Sekolah) kepada Guru Penggerak adalah bentuk penghargaan yang adil, ataukah itu justru menutup pintu bagi guru-guru berdedikasi lain yang memilih fokus mengajar tanpa ikut program tersebut?